Ada sebuah ironi yang kerap berulang dalam dunia pembangunan infrastruktur energi: sebuah perusahaan atau pemerintah telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan dana miliaran rupiah untuk mengurus semua izin yang diperlukan—izin lingkungan, izin lokasi, izin konstruksi, izin operasi—tetapi proyek mereka tetap terhenti karena satu hal yang tidak ada kolom formulirnya di kantor pemerintahan mana pun: penolakan masyarakat setempat.

Para akademisi dan praktisi menyebut fenomena ini sebagai kegagalan mendapatkan social license to operate—izin sosial untuk beroperasi. Dan berdasarkan riset terbaru Universitas Pertamina (UPER) di tiga wilayah Indonesia, kegagalan mendapatkan izin sosial ini adalah salah satu risiko paling nyata yang mengancam agenda transisi energi nasional.

Apa Sebenarnya Social License to Operate?

Konsep social license to operate (SLO) pertama kali diperkenalkan pada akhir 1990-an dalam konteks industri pertambangan, ketika perusahaan-perusahaan besar mulai menyadari bahwa izin hukum formal saja tidak cukup untuk menjamin kelangsungan operasi mereka. SLO adalah tingkat penerimaan dan persetujuan yang diberikan oleh komunitas lokal dan pemangku kepentingan terhadap kehadiran dan operasi sebuah proyek atau perusahaan di wilayah mereka.

Yang membuat SLO unik dibandingkan izin formal adalah sifatnya yang dinamis dan tidak permanen. SLO bisa ditingkatkan melalui tindakan positif, tetapi juga bisa dicabut kapan saja jika kepercayaan komunitas dilanggar. Ia tidak dapat dibeli dengan uang, tidak bisa dipaksakan dengan kekuasaan, dan tidak akan datang hanya karena proyek tersebut secara teknis aman atau secara legal sah. SLO harus dihasilkan melalui proses yang otentik, konsisten, dan jangka panjang.

Riset UPER: Peta Kepercayaan di Luwuk, Blora, dan Karawang

Dalam penelitiannya yang mencakup Luwuk (Sulawesi Tengah), Blora (Jawa Tengah), dan Karawang (Jawa Barat), tim peneliti UPER yang dipimpin Dr. Ir. Farah Mulyasari, S.T., M.Sc. secara sistematis memetakan faktor-faktor yang menentukan tingkat penerimaan masyarakat terhadap proyek infrastruktur energi, khususnya teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).

Melalui kombinasi survei kuantitatif dan wawancara mendalam, riset ini mengungkap bahwa resistensi terhadap proyek energi bukan bersumber dari penolakan terhadap kemajuan atau teknologi baru. Akar masalahnya jauh lebih spesifik: masyarakat tidak merasa dilibatkan, tidak memiliki cukup informasi untuk membentuk penilaian yang berdasar, dan tidak memiliki keyakinan bahwa kekhawatiran mereka akan didengar dan direspons secara serius.

Tiga Tingkat Izin Sosial: Dari Toleransi Menuju Dukungan Aktif

Para pakar SLO membedakan setidaknya tiga tingkat izin sosial. Tingkat pertama adalah toleransi—komunitas tidak menolak secara aktif kehadiran proyek, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya nyaman dengannya. Tingkat kedua adalah penerimaan—komunitas secara positif mengakui legitimasi proyek dan bersedia untuk tidak menghalanginya. Tingkat ketiga, yang paling bernilai, adalah dukungan aktif—komunitas secara sukarela mendukung, mempromosikan, dan bahkan melindungi keberadaan proyek.

Riset UPER menemukan bahwa sebagian besar masyarakat di ketiga wilayah kajian berada pada tahap yang lebih rendah dari toleransi pasif—mereka belum memiliki cukup informasi untuk bahkan membentuk sikap yang definitif. Ini sebenarnya adalah peluang: jika komunikasi dan pelibatan dilakukan dengan benar dan cepat, masih ada jendela waktu untuk membangun izin sosial yang lebih kuat sebelum resistensi mengeras menjadi penolakan yang sulit dibalik.

Dialog Partisipatif: Lebih dari Sekadar Sosialisasi

Dr. Farah secara eksplisit membedakan antara komunikasi satu arah—yang selama ini mendominasi pendekatan sosialisasi proyek energi di Indonesia—dengan dialog partisipatif yang sejati. Sosialisasi konvensional adalah proses di mana pihak proyek datang membawa presentasi yang sudah disiapkan, memaparkan keunggulan dan keamanan teknologi, kemudian pergi tanpa benar-benar mendengarkan apa yang menjadi kekhawatiran terdalam masyarakat.

Dialog partisipatif adalah proses yang fundamentally berbeda. Ia dimulai jauh sebelum keputusan final tentang lokasi dan desain proyek dibuat. Ia memberikan ruang yang aman bagi masyarakat untuk mengungkapkan kekhawatiran, mengajukan pertanyaan, dan memberikan masukan yang benar-benar dipertimbangkan. Ia melibatkan tokoh-tokoh lokal yang dipercaya sebagai fasilitator—bukan sekadar ornamen legitimasi. Dan ia berlanjut sepanjang siklus hidup proyek, bukan hanya di awal sebagai formalitas.

Implikasi bagi Kebijakan Transisi Energi Indonesia

Dengan 114 kasus pengaduan terkait PSN dalam tiga tahun terakhir dan target net zero emission yang semakin mendekat, Indonesia tidak bisa lagi mengabaikan dimensi sosial dari transisi energinya. Temuan riset UPER ini adalah peringatan sekaligus panduan: jika proyek-proyek energi strategis—termasuk CCUS—ingin berhasil, maka investasi dalam membangun kepercayaan publik harus diperlakukan setara pentingnya dengan investasi dalam teknologi dan infrastruktur.

Ini membutuhkan perubahan paradigma yang tidak kecil: dari melihat pelibatan publik sebagai kewajiban administratif yang bisa dipenuhi dengan sosialisasi satu malam di balai desa, menuju pemahaman bahwa membangun izin sosial adalah proses strategis jangka panjang yang membutuhkan komitmen, sumber daya, dan ketulusan yang sama besarnya dengan membangun kapasitas teknis proyek itu sendiri.

Untuk melihat daftar program studi dan informasi pendaftaran terbaru, Anda dapat langsung mengakses laman resmi admisi Universitas Pertamina melalui https://pmb.universitaspertamina.ac.id/admisi?src=101 dan mulai merencanakan langkah akademik terbaik Anda.